Indonesia Diminta Belajar Demokrasi ke Jepang
Jumat, 12 Maret 2010 – 22:07 WIB
Indonesia Diminta Belajar Demokrasi ke Jepang
JAKARTA- Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Kojiro Shiojiri, mengajak parlemen Indonesia untuk memanfaatkan program kerjasama Indonesia-Jepang tentang sistem parlemen dan otonomi daerah yang dinilai berhasil oleh berbagai lembaga internasional di dunia. Sementara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman dalam sambutannya menegaskan kemajuan daerah di era desentralisasi bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama karena sistem demokrasi yang dianut memungkinkan keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan.
"Kesempatan kerjasama ini hendaknya dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal oleh kedua negara, utamanya Indonesia yang hingga kini masih mencari formulasi yang tepat untuk parlemen dan otonomi daerah," kata Kojiro Shiojiri, saat memberikan sambutan dalam acara pertemuan Anggota DPD, Gubernur se Indonesia dan Duta Besar Negara Sahabat, di komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (12/3).
Baca Juga:
Selain meminta mengoptimalkan kerjasama di bidang parlemen dan otonomi daerah, Dubes Jepang juga menyebut sejumlah kerjasama lainnya yang yang sangat menguntungkan Indonesia. "Di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Palembang, Lombok, Pekan Baru, Lampung, Jawa Tengah, Makassar, Maluku dan Papua pemerintah Jepang juga mendirikan pusat-pusat pelatihan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat," tambahnya.
Baca Juga:
JAKARTA- Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Kojiro Shiojiri, mengajak parlemen Indonesia untuk memanfaatkan program kerjasama Indonesia-Jepang
BERITA TERKAIT
- Yohanes Bayu Tri Susanto Jadi Pengusaha Sukses Yang Rendah Hati
- Revisi UU ASN Mengubah Tenggat Penyelesaian Honorer?
- Perpres Kantor Komunikasi Kepresidenan Digugat ke MA, Ini 4 Pasal yang Dipersoalkan
- Menjelang Mukernas dan Pelantikan, PP ISNU Gelar Fun Walk Serta Go Green di CFD Thamrin
- KPPI 2025 Siap Digelar, PENEMU Dorong Perempuan Ambil Peran Strategis
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional