Indonesia Dinilai Harus Memberi Perlindungan Bagi Pernikahan Campuran

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 130 negara di dunia saat ini menerima atau mentolerir kewarganegaraan ganda.
Ketua Aliansi Pelangi Antar Bangsa Nia Schumacher mengatakan hingga 2020, 76 persen negara di dunia memberikan respons positif terhadap pendekatan kewarganegaraan ganda (double citizenship).
Negara-negara ini mengizinkan warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan dari negara lain tanpa menghilangkan kewarganegaraan dari negara asalnya.
Dengan demikian, anak hasil perkawinan campuran secara otomatis memiliki kewarganegaraan dari orang tuanya.
Walau begitu, hal ini masih menjadi salah satu tantangan di Indonesia.
Padahal, cukup banyak warga negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan.
Politik hukum kewarganegaraan tunggal yang dianut oleh Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan bagi keluarga perkawinan campuran, seperti halnya keluarga pada umumnya.
“Indonesia harus memberi perlindungan bagi keluarga perkawinan campuran dengan penerapan azas kewarganegaraan ganda,” ucap Nia dalam keterangannya, Kamis (22/9).
Politik hukum kewarganegaraan tunggal yang dianut oleh Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan bagi keluarga perkawinan campuran,
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Menko Yusril Pastikan RI Lindungi WNI yang Hadapi Masalah Hukum di Luar Negeri