Indonesia jadi Hipermarket Bencana Alam Dunia

Terkait dengan rawannya bencana alam di Indonesia, menurut Afrial, dalam tahun 2011 ini, BNPB mengalokasikan dana sebesar 100 miliar rupiah bagi 33 provinsi di Indonesia serta diperkuat dengan dana on call di BNPB sendiri.

Afrial lanas mengkritisi lemahnya pemerintah daerah dalam menyiapkan peta resiko bencana. "Padahal peta resiko bencana ini sangat penting dan strategis dalam menyusun alokasi anggaran dan meminimalisir bencana alam yang setiap saat bisa saja terjadi," tegasnya.

Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 kata dia, BNPB hanya bersifat membantu penanggulangan suatu bencana dan tidak dibenarkan mengambil-alih peranan daerah dalam menanggulngi bencana sepanjang suatu daerah menyatakan diri masih sanggup mengatasinya.

Terakhir dia juga mempertanyakan posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dijadikan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara administrasi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sementara operasionalnya lebih mengandalkan BNPB. "Tapi aturan seperti itu tidak akan jadi kendala bagi BNPB untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Tapi bagaimana pun ke depannya UU Nomor 24 tahun 2007 tersebut mendesak untuk direvisi," tukasnya. (fas/jpnn)