Indonesia jadi Inisiator Sistem Pangan Dunia Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menjadi inisiator pembahasan sistem pangan dunia yang berkelanjutan. Langkah itu termasuk mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan untuk perbaikan sistem pangan dunia.

"Dunia dewasa ini menghadapi tantangan berat untuk bisa secara berkelanjutan memberi makan kepada seluruh populasi dunia yang diperkirakan berjumlah 9 miliar pada 2050, meningkat 18 persen dari jumlah populasi dunia saat ini yaitu 7,6 miliar penduduk," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memberikan laporan pelaksanaan Forum Pangan Asia Pasifik di depan Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (30/10).

Ikut mendampingi Wapres, Menkes RI Nila F. Moeloek dan Presiden Eat Foundation, Dr. Gunhild A Stordalen.

Merujuk data FAO, Puan mengatakan bahwa 723 juta orang di dunia saat ini menderita kelaparan kronis, 490 juta jiwa di antaranya hidup di kawasan Asia Pasifik. Namum demikian, dalam upaya mencukupi kebutuhan pangan, manusia juga menjadi penyebab kerusakan planet yang tidak bisa diperbaiki lagi.

"Di satu sisi, makanan dan pola makan yang tidak sehat menjadi faktor risiko penyebab munculnya berbagai penyakit di dunia dan merupakan pendorong utama terjadinya penyakit kronis," ujar Menko PMK.

Untuk itu, dalam mendorong perbaikan sistem pangan dunia yang harus memperhatikan aspek berkelanjutan serta dalam rangka mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, pemerintah berinisiatif menyelenggarakan Forum Pangan Asia Pasifik yang bekerja sama dengan Eat Foundation.

“Indonesia menjadi negara Asia Pasifik yang pertama yang mengambil langkah awal dalam membangun dialog dan kerja sama antara pemangku kepentingan di kawasan Asia Pasifik guna melakukan terobosan dalam sistem pangan berkelanjutan,” tutur Puan.

Menko PMK berharap melalui pelaksanaan Forum Pangan Asia Pasifik, bisa dicapai pemahaman kolektif tentang dampak jangka panjang yang perlu kita raih bersama melalui kolaborasi antar negara maupun antar para aktor pembangunan dari berbagai sektor di tingkat nasional dan daerah.