Indonesia Kembali ke Era Otoritarian Jika Pilih Capres Antikebebasan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pusat Riset EkoPol Indonesia Hendrawan Saragi menyatakan masyarakat harus jernih dalam menentukan pilihan di Pilpres 2024.
Menurut dia, pemilih harus memilih capres yang menjunjung kebebasan karena siapa pun yang akan memimpin Indonesia bakal berpengaruh pada demokrasi di masyarakat.
Hendrawan menegaskan kekuasaaan politik mesti menjamin hak-hak kebebasan masyarakat.
"Tujuan dari kekuasaan politik ialah menciptakan masyarakat yang makmur dan melayani lebih baik daripada yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya," kata Hendrawan dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (29/1).
Lebih lanjut Hendrawan mengatakan pemimpin ke depan juga harus bisa memanfaatkan kondisi geografis yang menguntungkan dengan mempertahankan kebijakan ekonomi yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, Hendrawan mengingatkan masyarakat menggunakan rasionalitas demi terpenuhinya hak kebebasan. Dia mewanti-wanti pemilih tidak salah pilih capres yang bisa membawa Indonesia menuju otoritarianisme.
"Pemimpin yang dipilih harus yang bukan otoriter. Ini adalah ciri yang pertama. Mereka yang otoriter akan tega melakukan apa saja untuk mencapai kekuasaan," lanjutnya.
Menurut Hendrawan, pemimpin otoriter akan kerap mengintimidasi, merendahkan, dan menakuti pihak yang dianggap bersalah kepada pemerintah.
Direktur Pusat Riset EkoPol Indonesia Hendrawan Saragi kekuasaaan politik mesti menjamin hak-hak kebebasan masyarakat.
- The Habibie Center Soroti Tantangan & Peluang Masa Depan Demokrasi
- Pilkada 2024: AKBP Fahrian Ajak Personel jadi Pahlawan Demokrasi
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi
- Buku Dinasti Keong Demokrasi Mati Resmi Diluncurkan
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya