Indonesia-Malaysia Teken MoU, Gaji Pekerja Migran Indonesia Kini Minimal Rp 5,2 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Menteri Sumber Daya Malaysia Dato' Sri M Saravanan Murugan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia, Jumat (1/4).
Melalui penandatanganan MoU, keduanya sepakat akan mengatur mekanisme satu kanal atau one channel system untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.
Selain itu, keduanya juga sepakat menyusun dan menandatangani Joint Statement guna menjamin implementasi MoU Indonesia-Malaysia Sektor Domestik.
"Alhamdulillah, hari ini telah ditandatangani MoU antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang pelindungan PMI," ujar Menaker Ida Fauziyah.
Dia menyebutkan MoU ini sudah lama diinisiasi Indonesia sejak 2016.
"Hak-hak PMI yang bekerja di Malaysia akan dijamin melalui suatu sistem yang terintegrasi yang kita sebut sebagai Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System," harapnya.
Menaker Ida Fauziyah menegaskan dengan penandatanganan MoU tersebut sekarang tidak ada lagi perekrutan langsung.
Semua penempatan PMI domestik ke Malaysia harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di dalam sistem yang terintegrasi.
Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia menandatangani MoU tentang penempatan dan perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia.
- FKPMI Menilai Menteri Karding Lamban Mengurus Masalah PMI
- Pantai Hospital Ayer Keroh, Pilihan Pasien Indonesia untuk Layanan Medis Tingkat Lanjut
- Ini Layanan Medis Bedah Robotik Canggih di Pantai Hospital Ayer Keroh
- Termakan Iming-Iming Kerja di Jepang, 20 Pemuda Brebes Rugi Puluhan Juta
- Menhut-Kapolri Teken Perpanjangan MoU Penanganan Karhutla
- Isi Surat Kemendagri yang Bikin Lega Honorer Tak Lolos Formasi PPPK 2024