Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Pernikahan Tinggi, Azis Syamsuddin: KPPPA dan KPAI Harus Jeli
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dengan pernikahan anak tertinggi pada periode 2014-2020.
Sementara situasi pandemi Covid-19 saat ini meningkatkan potensi kerentanan anak terhadap praktik perkawinan anak.
Melihat data yang ada, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan dan pemetaan terhadap daerah-daerah yang berpotensi atau rentan terjadi perkawinan anak.
Sehingga dapat segera ditemukan akar permasalahan dan dilakukan upaya antisipasi guna mengurangi dan mencegah terjadinya perkawinan anak di masa mendatang.
"Harus jeli. Ini angka yang mengkhatirkan. DPR mendorong KPPPA untuk menggencarkan dan mengoptimalkan Perlindungan Khusus Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan Forum Anak, khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini," papar Azis Syamsuddin, Senin (19/4).
Dia meminta juga adanya langkah yang dilakukan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk perkawinan pada anak.
Tak kalah penting, Azis mendorong KPPPA bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengoptimalkan program Desa Peduli Anak.
"Mengingat pencegahan perkawinan anak dapat dimulai dari lingkup masyarakat desa," terang Azis.
Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dengan pernikahan anak tertinggi pada periode 2014-2020.
- Berharap Bisa Kembali ke Senayan, Kader Senior PPP Tekankan soal Khitah 1973
- ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini
- Bupati Konsel yang Copot Camat Baito Pembela Guru Supriyani Bisa Dipidana, Ini Serius!
- Soal Kunker Perdana Prabowo ke China, Sukamta PKS Singgung Kemerdekaan Palestina
- Senada dengan Kemenaker, DPR Tak Ingin Terjadi Gelombang PHK di PT Sritex