Indonesia Menolak G20 Jadi Panggung Debat Politik
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menegaskan bahwa forum 20 ekonomi terbesar dunia (Group of Twenty/G20) bukan merupakan wadah perdebatan politik, melainkan untuk berbagai upaya bersama terkait ekonomi dan pembangunan.
“Memang G20 sebenarnya bukan untuk forum perdebatan politik, ini adalah forum keuangan, forum ekonomi, forum pembangunan,” kata Menlu dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis.
Menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Pulau Bali pada November mendatang, Menlu mengatakan bahwa menimbang situasi dunia saat ini, khususnya peperangan di Ukraina, mungkin pembicaraan terkait keadaan geopolitik nantinya tak akan dapat dihindari.
Pasalnya, peperangan di Ukraina telah berdampak pada pasokan pangan dan energi global, sehingga pembicaraan terkait hal tersebut dipastikan Menlu akan menjadi bagian dari KTT G20 nanti.
“Sekali lagi, antara geopolitik dan ekonomi kan tidak mungkin dibangun tembok baja yang tidak akan menembus, pasti ‘bleber’,” ujarnya.
Meski pembicaraan yang melebar ke ranah lain mungkin tak dapat dihindari, Retno mengatakan bahwa Indonesia harus dapat mengelola suasana agar pembahasan geopolitik tidak merusak apa yang menjadi fokus dan prioritas dalam presidensi di G20.
“Kita harus fokus tunjukkan tanggung jawab sebagai pemimpin negara-negara besar. G20 ini kan kumpulan negara-negara besar, berarti tanggung jawab kita adalah besar juga, bukan hanya untuk kita tapi untuk dunia,” ujarnya.
Presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022 mengusung tiga isu prioritas, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi menuju energi terbarukan.
Indonesia telah secara resmi mengundang pimpinan negara-negara dan organisasi anggota G20
- Tip dari Analis Octa untuk Investor Pemula, Wajib Tahu!
- Prabowo Bakal Suntik Mati Operasional PLTU dalam 15 Tahun
- Presiden Prabowo Mengungkapkan Kerinduannya
- Resmi! Ini Jabatan Baru Retno Marsudi setelah Meninggalkan Kementerian Luar Negeri
- Pengamat: Kepemimpinan Prabowo-Gibran Bakal Hadapi Situasi Geopolitik yang Kompleks
- Pertama dalam Sejarah, WN Indonesia Jadi Utusan Khusus Sekjen PBB