Indonesia Pastikan ASEAN Tidak Mengakui Rezim Kudeta di Myanmar

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak memberi pengakuan terhadap pemerintahan junta militer Myanmar, meskipun telah menyepakati komunike bersama (joint communique) pertemuan ke-54 para menteri luar negeri ASEAN (AMM).

Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Sidharto R Suryodipuro, pengesahan komunike ASEAN tersebut tidak bisa dilihat sebagai pengakuan terhadap junta Myanmar.

Dijelaskannya bahwa sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah terpilih Myanmar dalam kudeta 1 April 2021, seluruh dokumen resmi ASEAN tidak lagi menggunakan kalimat “we the ministers…” (kami, para menteri) tetapi memakai istilah “the meeting…” (pertemuan).

“Jadi tidak ada bentuk pengakuan formal terhadap status kehadiran para menteri,” kata Sidharto saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Rabu, tentang hasil komunike ASEAN.

Dalam paragraf 93 komunike yang disahkan pada Rabu itu, dijelaskan secara khusus tentang perkembangan krisis Myanmar yang telah mengundang keprihatinan dunia karena laporan korban jiwa dan kekerasan.

Dalam hal ini, ASEAN mencatat kemajuan yang berhasil dicapai dalam AMM kali ini yaitu komitmen dan penerimaan Myanmar terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati para pemimpin ASEAN guna membantu penyelesaian krisis di negara itu.

Selain itu, ASEAN juga menyambut baik penunjukan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus ASEAN yang akan memulai tugasnya di Myanmar, termasuk membangun kepercayaan dan keyakinan dengan akses penuh kepada semua pihak terkait.

Kemudian, ASEAN menegaskan kembali peran AHA Centre untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Myanmar sebagaimana diamanatkan dalam Konsensus Lima Poin.