JPNN.com 
Indonesia-Prancis Bahas Kerja Sama Hukum Pidana
Rabu, 20 September 2017 – 22:36 WIB
Direktur Pidana Ditjen AHU Kemenkumham Salahuddin (kiri) bersama Wakil Dubes RI untuk Prancis Agung Kurniadi di Paris. Foto: Kemenkumham
Namun, ada persamaan tentang grasi di Prancis dan di Indonesia. “Yaitu mengenai kewenangan grasi yang dimiliki oleh presiden. Namun di Prancis untuk presidennya tidak banyak menggunakan wewenangnya dalam masalah grasi,” tambahnya.(adv/jpnn)
Indonesia perlu menggalang kerja sama di bidang hukum pidana dengan Prancis sebagai antisipasi jika ada warga dari kedua negara yang melakukan pelanggaran.
Redaktur & Reporter : Antoni
BERITA TERKAIT
- Dituding Kampus Abal-Abal, UIPM Tunjukkan Bukti Terdaftar di Kemenkumham RI
- Menkumham Mengeluh Kehilangan Rp 1 Triliun per Tahun
- Pasar Inovasi dan Kreativitas DJKI Bahas Urgensi Hak Cipta
- Menkumham Dorong Peningkatan Inovasi dan Perlindungan Paten
- Menkumham Dorong Semua Unit Kemenkumham Punya Pojok Baca
- Menkumham Berikan Penghargaan untuk Pegawai Teladan di HDKD
.jpeg)
