Indonesia Raih Gold Award Dalam CHM Award Ceremony

Lebih lanjut, Wiratno mengatakan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) merupakan mekanisme berbasis webportal yang terutama digunakan sebagai alat untuk memantau dan melaporkan kemajuan pencapaian implementasi Target Nasional maupun Target Aichi dan sebagai media pertukaran informasi mengenai pengelolaan kehati Indonesia. BKKHI dapat diakses melalui alamat http://balaikliringkehati.menlhk.go.id//.

Pokja Balai Kliring Keaneragaman Hayati

Dirjen Wiratno menjelaskan, bila dirunut ke belakang, perjalanan BKKHI sangat panjang. Mulai diinisiasi pada tahun 2002 dan sempat diluncurkan dan beroperasi pada 2004, adanya dinamika perubahan organisasi pemerintahan di Indonesia sempat membuat BKKHI mengalami mati suri.

Kemudian pada akhir 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai National Focal Point Indonesia untuk konvensi keanekaragaman hayati, dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.755/MenLHK/KSDAE/Kum.0/9/2016 membentuk Kelompok Kerja Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (Pokja BKKHI).

Diketuai oleh Dirjen KSDAE-KLHK, Pokja ini beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan pencapaian Target Nasional maupun Target Aichi seperti antara lain LIPI, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri.

Pokja ini yang kemudian mendorong revitalisasi dan pengembangan BKKHI lama dan berusaha membangun jejaring simpul balai kliring yang tidak hanya terdiri dari lembaga pemerintah tetapi juga dari Perguruan Tinggi dan organisasi non pemerintah seperti Institut Pertanian Bogor, Yayasan Kehati, WCS – Indonesia Programme dan lain-lain. Penanggung jawab operasional pengelolaan webportal BKKHI saat ini diemban oleh Direktorat Pemilaan dan Informasi Konservasi Alam, Ditjen KSDAE sebagai Sekretariat Pokja BKKHI.

“Pencapaian saat ini bukan berarti kerja telah selesai. Tantangan terbesar pengelolaan BKKHI di masa mendatang adalah mendorong peran dan partisipasi aktif simpul-simpul Kementerian/Lembaga/CSO/Balai Kliring Daerah dalam menyebarluaskan capaian implementasi di bidangnya masing-masing,” papar Wiratno.(jpnn)