Indonesia Rawan Bencana, Kemendagri Dorong Pemda Terapkan SPM
“Selain itu, langkah ini sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam mendorong pelayanan publik menjadi lebih profesional,” ujar Safrizal.
Dia menekankan penerapan SPM suburusan bencana memiliki nilai yang sangat strategis bagi pemerintah dan masyarakat.
Bagi pemerintah, implementasi SPM dapat dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terukur.
Untuk masyarakat, SPM suburusan bencana bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengukur kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan pemerintah.
Manfaat lainnya bagi masyarakat ialah adanya jaminan untuk memperoleh pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan minimalnya, khususnya yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Pemda juga bisa menjamin masyarakat di mana pun mereka tinggal untuk memperoleh jenis dan mutu pelayanan yang minimal.
Dalam hal implementasi SPM suburusan bencana, Safrizal menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan di tingkat Pemda.
"Permasalahan utama dalam implementasi SPM suburusan bencana masih pada keterbatasan kapasitas SDM, terbatasnya pendanaan, dan sarana prasarana yang masih belum layak," jelas Safrizal.
Kemendagri mendorong pemda untuk memprioritaskan menerapkan SPM suburusan bencana.
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Ary Ginanjar Apresiasi Komitmen Kemendagri Membangun ASN Ber-AKHLAK
- Punya Modal Besar, Sahabat Yoshua Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah
- Masa Jabatan Selesai, Tabrani Resmi Melepas Tugas Pjs Wali Kota Tangsel
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif