Indonesia Sampaikan Tentang Pencalonan Anggota Dewan IMO kepada Australia
jpnn.com, NUSA DUA - Kementerian Perhubungan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Australia Transport Safety Forum (TSF) 2019 yang digelar di Hotel Inaya Putri, Nusa Dua, Bali, Kamis (28/3).
Pertemuan ini merupakan forum tertinggi di bidang transportasi antara Indonesia dan Australia.
Terkait dengan pencalonan anggota Dewan IMO, Indonesia menyampaikan tanggapannya mengenai permohonan pengaturan saling dukung dari pemerintah Australia dalam pencalonan sebagai anggota dewan IMO, yang pemilihannya akan dilaksanakan pada November 2019 mendatang.
"Terkait dengan Maritime Safety, Indonesia mengajukan proyek kerja sama di bidang capacity building atau pengingkatan kapasitas SDM dalam bentuk training vourse and benchmarking of Inspection for Safe Container Certification and Implementation of Verified Gross Mass," ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad.
Selain itu, terkait Maritime Safety, Indonesia juga menyampaikan tentang penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok dan juga pentingnya peran Vessel Traffic Services (VTS), dalam hal ini VTS Benoa, bagi TSS di kedua Selat tersebut.
“Untuk itu, kami juga mengajukan kerja sama peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk pelatihan bagi operator dan supervisor VTS,” ungkap Ahmad.
Pada topik bahasan Perlindungan Lingkungan Laut atau Marine Environment Protection, Indonesia menyampaikan posisinya terkait aturan IMO mengenai batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal dan juga pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal.
Sebelumnya, IMO telah mengeluarkan aturan melalui MARPOL Annex VI untuk mengurangi emisi sulfur oxida dari kapal.
Pemilihan anggota Dewan IMO rencananya akan dilakukan pada November 2019 mendatang.
- Kemenhub Buka Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru, Ini Pesan Wamenhub Suntana
- Ini Sejumlah Kebijakan Pengaturan Mobilitas yang Disiapkan Kemenhub saat Nataru 2024/2025
- Tegas, Kemenhub Beri Tanda Merah untuk Bus yang Tak Layak Jalan
- ASDP, Kemenhub, & Stakeholder Pastikan Layanan Nataru di Lintas Utama Siap
- KPK Dalami Perusahaan yang Menikmati Uang Kasus Korupsi DJKA
- Pakar Logistik Minta Kemenhub Evaluasi Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru