Indonesia Serukan Pencabutan Sanksi Bagi Myanmar

Phnom Penh--Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sela yang berlangsung aman dan demokratis di negara Myanmar mendapatkan sambutan positif dari para Menlu negara-negara ASEAN, yang sedang mengikuti KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh, Kamboja, 2-4 April ini. Mereka memandang, dengan perkembangan tahapan demokratisasi yang sangat pesat itu, Myanmar layak mendapat apresiasi dalam bentuk pencabutan sanksi masyarakat internasional, khususnya dari Eropa dan Amerika Serikat.

 

"Indonesia menyatakan, kalau sekedar seruan seperti itu sudah diutarakan, sudah disampaikan bertahun-tahun. Sekarang bagaimana kita bergerak dari semata seruan menjadi sesuatu langkah yang konkrit, yang nyata," kata Menlu Marty Natalegawa kepada pers Indonesia, di Hotal Royal Palace, Phnom Penh, Kamboja, Selasa pagi (3/4).

 

Sebagaimana diketahui, dalam Pemilu sela yang memperebutkan 45 kursi di parlemen nasional dan dewan-dewan daerah, Minggu (1/4) lalu, partai opsisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin tokoh oposisi Aung San Suu Kyi memenangkan kursi parlemen pertamanya dengan mengumpulkan 85 persen suara di sebuah daerah pemilihan di wilayah selatan Yangon. Partai oposisi Liga Nasional NLD memperoleh 43 dari 44 kursi legislatif yang mereka ikuti. Aung San Suu Kyi menyebut, hasil pemilu itu sebagai kemenangan rakyat yang beranggapan mereka harus terlibat dalam proses politik negara. Ia juga mengungkapkan harapannya agar kemenangan ini menjadi awal era baru di mana rakyat memainkan peranan besar dalam masalah politik.

 

Menlu Marty Natalegawa mengungkapkan, betapa sangat mendasarnya perubahan yang terjadi di Myanmar selama satu tahun terakhir ini."Sepanjang tahun lalu, Indonesia selaku Ketua ASEAN bekerja keras untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar proses demokratisasi di Myanmar benar-benar menjadi  sesuatu yang tidak bisa dimundurkan kembali. Melalui berbagai upaya  kita melihat perubahan dinamika mengenai masalah Myanmar ini, sudah bisa dikatakan semakin berkurang, yang dulu selalu menjadi beban dalam setiap penyelenggaraan KTT ASEAN karena selalu menjadi sorotan internasional secara negatif," paparnya.