Indonesia Targetkan Penggunaan Massal Kendaraan Listrik pada 2030

jpnn.com - Sebuah pertemuan tertutup para pemangku kepentingan bertajuk Accelerating Indonesia’s EV Transition diadakan di Jakarta dan diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), lembaga nirlaba global RMI (sebelumnya Rocky Mountain Institute), Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles (ENTREV), the Indonesia Environment Fund (IEF), and the Electric Mobility Ecosystem Association (AEML).

Acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama untuk membahas strategi yang dapat dilakukan guna mempercepat penggunaan kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

Hal ini seiring progres negara menuju target ambisius untuk memiliki 13 juta kendaraan roda dua listrik (e-2W) dan 2 juta kendaraan roda empat listrik (e-4W) di jalan raya pada tahun 2030.

Lokakarya yang diselenggarakan pada Selasa (17/09/2024) bersamaan dengan Indonesia Sustainable Forum (ISF) ini membahas hambatan penting dalam penggunaan EV di Indonesia, termasuk pengembangan kebijakan, solusi pembiayaan, infrastruktur pengisian daya, serta keterlibatan korporasi dan konsumen.

Melalui diskusi kolaboratif, para peserta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mempercepat transisi mobilitas listrik di negara ini, yang selaras dengan Strategi Nasional Dekarbonisasi Sektor Transportasi yang dipimpin oleh Kemenko Marves.

Dalam acara tersebut, Deputi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan transisi kendaraan listrik Indonesia adalah peluang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi bangsa kita karena kita menargetkan 13 juta e-2W dan 2 juta e-4W pada tahun 2030.

“Untuk mewujudkan EV di Indonesia, kita perlu membuatnya tersedia, terjangkau, serta menyediakan infrastruktur yang baik dan kendaraan yang andal. Ini akan berdampak positif pada kualitas udara, mengurangi emisi karbon, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas," ujarnya.

Hampir 100 peserta, termasuk perwakilan pemerintah, produsen EV, penyedia infrastruktur, lembaga pembiayaan, operator armada, dan kelompok pemikir, berpartisipasi dalam diskusi terarah untuk merumuskan solusi dan mengembangkan kerangka kerja yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan yang ada.