Indonesia Terancam Krisis Guru

JAKARTA – Krisis guru mengancam Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dalam tujuh tahun mendatang, lebih dari 300 ribu guru bakal pensiun. Jika tidak diantisipasi sejak dini, bukan tak mungkin aktivitas pendidikan terganggu.

Berdasar data Depdiknas, mulai 2010–2015 sebanyak 300 ribu guru purnatugas hampir bersamaan. Pada kurun 2015–2020, ada lebih dari 400 ribu guru yang pensiun. Lima tahun selanjutnya, ada 300 ribu guru yang purnatugas. Dengan demikian, kebutuhan tenaga guru selama 15 tahun ke depan mencapai satu juta orang. ”Itu jumlah yang sangat besar,” kata Direktur Pembinaan Profesi Pendidik Dirjen PMPTK Achmad Dasuki.

Dia mengaku pernah menghitung peluang untuk mengisi kekosongan itu, tapi ternyata tidak mudah. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Antara lain, terbatasnya sumber daya manusia yang bisa mengisi kekosongan tenaga pengajar tersebut.

Dia pernah menanyakan kekosongan tenaga pengajar itu kepada seorang rektor di Surabaya. ”Saat ditanya apakah bisa meluluskan dua ribu guru per tahun, dia hanya geleng-geleng,” ucap Dasuki. Anggaran yang mendasari perekrutan tenaga pengajar baru juga menjadi kendala. Sebab, tidak semua kebutuhan tenaga kerja bisa dipenuhi dalam sekali waktu karena alasan anggaran.

Kekurangan tenaga pengajar tersebut tidak bisa dianggap remeh. Sebab, jika dibiarkan, hal itu bisa mengganggu stabilitas aktivitas belajar mengajar nasional. ”Itu harus segera dicarikan solusinya,” imbuh Dirjen Dikdasmen Depdiknas Suyanto kemarin (29/9).

Menurut dia, pensiun masal tersebut disebabkan pada 1970-an pemerintah merekrut tenaga pengajar besar-besaran. Untuk angkatan pertama saja, pemerintah mengangkat 300 ribu guru. Saat itu rekrutmen besar-besaran dilakukan untuk mengisi sekolah dasar inpres yang dibangun masal di beberapa provinsi.

Bagi guru yang diangkat pada medio 1970, masa tugasnya berakhir sekitar 2009–2010. Sebab, masa pensiun guru dibatasi maksimal 60 tahun. Suyanto menambahkan, kekurangan itu akan menjadi masalah serius. Sebab, penambahan tenaga pengajar tersebut menjadi beban pemerintah.

Tiap tahun pemerintah mendirikan sekolah baru untuk daerah-daerah terpencil. ”Otomatis, tenaga pengajar baru pun dibutuhkan. Jika digabungkan, jumlahnya menjadi semakin banyak,” ucapnya. (gar/oki)