Indopol Survey: Elektabilitas Pasangan YuWin Teratas di Pilkada Kampar

jpnn.com - Indonesia Political Survey & Consulting (Indopol Survey) merilis hasil survei terkait elektabilitas Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Kampar, Riau pada Kamis (3/10/2024).
Hasilnya, jika Pilkada di Kabupaten Kampar dilaksanakan saat survei dilakukan, elektabilitas Yuyun Hidayat-Edwin Pratama Putera (YuWin) memimpin dengan perolehan 28,33 persen.
Posisi berikutnya disusul pasangan calon Repol-Rahmat Jevary Juniardo sebesar 21,5 persen, Yusri-Rinto Pramono 11.33 persen, dan Ahmad Yusar-Misharti sebesaar 6.33 persen.
Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistiyanto mengatakan kondisi politik menjelang Pilkada Kampar pada September ini masih dinamis.
"Masih ada 32,0 persen masyarakat yang belum menentukan pilihannya (undecide voter)," kata Ratno.
Selain itu, masih ada waktu sekitar 2 bulan masa kampanye, sehingga semua pasangan calon berkesempatan untuk menyampaikan visi dan misi yang terbaik.
"Faktor ini juga akan merubah pilihan masyarakat nanti di hari H pencoblosan," ungkap Ratno.
Berdasarkan hasil survei ini pertimbangan utama masyarakat Kampar dalam memilih pasangan calon bupati-calon wakil bupati adalah karena kedekatan dengan rakyat, sering turun (tatap muka) (33.83 persen).
Penelitian Indopol Survey menunjukkan elektabilitas pasangan Yuyun Hidayat-Edwin Pratama Putera (YuWin) teratas di Pilkada Kampar. Begini datanya.
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Civil Society for Police Watch Beberkan Sejumlah Alasan Dorong Reformasi Polri
- Hasil Survei Terbaru Ungkap Sejumlah Alasan Polri Perlu Reformasi dan Reposisi
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran