Indosat Ingin Cicil Uang Pengganti

jpnn.com - JAKARTA -- Kejaksaan Agung sudah membentuk tim untuk melakukan negosiasi dengan pihak PT Indosat terkait kewajiban membayar uang pengganti Rp 1,3 triliun sesuai putusan Mahkamah Agung dalam kasus korupsi PT Indosat Mega Media 2 (IM2) dengan terpidana bekas Direktur PT IM2 Indar Atmanto.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Widyo Pramono mengatakan, timnya juga sudah bekerjasama dengan Pusat Pemulihan Aset terkait persoalan ini.
Bahkan, kata Widyo, timnya sudah bertemu dengan pihak Indosat untuk membahas mekanisme pembayaran uang pengganti dalam kasus itu.
"Ada upaya (Indosat) untuk membayar, tetapi mengangsur. Kita akan upayakan mencicilnya itu harus bagus. Jangan mencicil kepanjangan sampai lama," kata Widyo usai Salat Jumat di Kejagung.
Soal kapan dimulai dan berapa lama waktu harus mengangsur untuk melunasi denda, Widyo mengaku hal itu akan dibicarakan secara khusus antara timnya dengan Indosat.
Menurut dia, hal itu butuh pendalaman secara baik. "Tidak perlu gegabah, nanti negara rugi," katanya.
Yang jelas, Widyo menambahkan, dengan adanya upaya ini maka uang negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan korupsi bertambah.
Seperti diketahui, pelaksanakan eksekusi ini berdasarkan putusan MA nomor 787K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang memperbaiki Amar Putusan PT DKI nomor 33/pid/tpk/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 dengan menyatakan terdakwa Indar Atmanto bersalah.
JAKARTA -- Kejaksaan Agung sudah membentuk tim untuk melakukan negosiasi dengan pihak PT Indosat terkait kewajiban membayar uang pengganti Rp 1,3
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030