Industri Bioskop Dibuka Untuk Asing, Bagaimana, Cinema 21?

jpnn.com - JAKARTA - Corporate Communication Cinema 21, Chatherine Keng menyatakan pihaknya tak keberatan bila industri bioskop dibuka untuk investasi asing. 

Hal tersebut dikatakan Chatherine menanggapi paket kebijakan ekonomi X, di mana pemerintah telah mengumumkan membuka 35 jenis industri untuk investor asing dan mengeluarkannya dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

“Kami akan mengikuti peraturan yang ada, namun untuk investor asing mungkin bisa membuka bioskop di daerah yang belum banyak bioskopnya,” ungkap Chatherine di Jakarta, Rabu (17/2).

Menurut dia permasalahan industri bioskop adalah adanya screen quota yang disebutkan pada Undang Undang No 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Terkait UU 33/2009 tersebut menurut Chatherine, patut ditinjau ulang. Sebab, metode screen quota 60 persen untuk konten nasional dan 40 persen konten asing, tidak akan mendorong berkembangnya industri film nasional.

“Satu-satunya negara yang mengurangi screen quota menjadi 20 persen film lokal di bioskop tahun 2006 adalah Korea Selatan. Justru sejak itu market share film lokal meningkat pesat mencapai lebih dari 50 persen. Karena, pada dasarnya industrinya bertumbuh karena filmnya bagus, berkualitas dan disukai penonton,” papar dia.

Chatherine menambahkan, seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang malah menekan industri bioskop, sehingga cenderung merugikan industri film domestik sendiri.

Beberapa industri film yang dibuka untuk asing yakni studio pengambilan film, laboratorium pengolahan film, sarana pengisian suara film, sarana percetakan dan/atau penggandaan film, sarana pengambilan gambar film, sarana penyuntingan film, sarana pemberian teks film, pembuatan film, pertunjukan film, studio rekaman, dan pengedaran film.

“Kalau bisa kebijakan proteksi jangan merusak pasar dan malah dibebankan kepada industri bioskop,” kata Chatherine. (chi/jpnn)