Industri Galangan Kapal Minta Relaksasi PPN Komponen
jpnn.com - JAKARTA – Pelaku usaha galangan kapal meminta pemerintah memberikan insentif berupa penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk komponen kapal impor.
Kebijakan itu diyakini mampu mendorong industri perkapalan Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Kapal Nasional dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyatakan, sebagian bahan baku kapal produksi dalam negeri masih harus didatangkan dari luar negeri.
Ketika masuk, komponen tersebut terkena pajak pertambahan nilai sepuluh persen dan bea masuk 5–12 persen.
’’Kami harapkan agar pungutan-pungutan dihilangkan lebih dulu,’’ ujarnya di kantor Kementerian Perindustrian kemarin (4/11).
Sebanyak 70–80 persen komponen kapal yang diimpor memiliki teknologi tinggi. Misalnya, mesin kapal, pompa, dan alat navigasi.
Jika pungutan-pungutan terkait dengan impor dihilangkan, biaya pembangunan kapal maupun galangan dapat lebih murah.
Eddy mencontohkan, industri kapal di Batam berkembang pesat setelah pemerintah menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (free trade zone).
JAKARTA – Pelaku usaha galangan kapal meminta pemerintah memberikan insentif berupa penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk
- Efek Aquabike Championship 2024 Penumpang Ferry di Danau Toba Melonjak 12,7%
- Operasikan Pabrik di Jakarta Timur, Grundfos Gelontorkan Investasi Rp 31 Miliar
- Perdana Hadir di SIAL Interfood, Lee Kum Kee Optimis Perkuat Pasar di Indonesia
- Pengamat Tata Kota Sebut Aparat Lemah kepada Preman Bisa Hilangkan Kepercayaan Publik
- Vasanta Group Luncurkan Hunian untuk Keluarga Muda, Pemandangan Tepi Danau
- Flipster Hadirkan Penarikan Kripto Bebas Biaya Melalui Kolaborasi BNB Chain