Industri Hulu Migas Tunggu Langkah Pemerintah

jpnn.com, YOGYAKARTA - Meski belum maksimal, industri hulu migas mulai menunjukkan pergerakan positif, setelah tiga tahun dilanda krisis. Investasi di sektor hulu tahun 2017 mulai naik. Di Timur Tengah investasi naik 4%, Rusia naik 6%, dan di Amerika Serikat bahkan naik hingga 53 persen.

Tapi sayangnya tren kenaikan investasi itu belum diikuti negara-negara Amerika Latin yang masih minus 4%, Afrika minus 9%. 

Sedangkan di Indonesia sendiri nilai investasi turun lebih buruk lagi. Jika tahun 2014 mencapai Rp 275,4 triliun, tahun 2015 tinggal Rp 206,6 triliun (minus 25%) dan tahun 2016 menjadi Rp 151 triliun (turun 26,8%).

Penurunan yang lebih parah pada sisi eksplorasi. Pada tahun 2014 masih bisa mencapai Rp 14,85 triliun, tetapi tahun 2015 tinggal Rp 6,75 triliun (turun 54,5%) dan 2016 tinggal Rp 1,35 trilun  (turun 80%).

Pada tahun 2017 ini, nilai investasi termasuk di sisi eksplorasi diperkirakan akan kembali turun. Terlebih  karena beberapa investor bahkan mengembalikan blok migas yang mereka kelola.

Menyikapi hal itu, pemerintah diminta membenahi iklim investasi lewat penawaran bagi hasil pengembalian investasi yang bersaing bagi investor, menjaga komitmen untuk menghargai kontrak yang sudah disepakati, persetujuan pemerintah yang tepat waktu, dan menyelaraskan kebijakan antarinstansi pemerintah serta antara pemerintah pusat dan daerah.

Setidaknya itulah pemikiran yang berkembang dalam Rapat Berkala Kehumasan SKK Migas – KKKS Jabanusa yang dihadiri  Wakil Ketua  Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, Kepala Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan SKK Migas Benny Lubiantara, dan Direktur Eksekutif  Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong.

Dalam acara yang dibuka Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa ini juga tampil memberikan materi, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto dan dan Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur, Ahmad Basofi.