Industri Pakai BBM Subsidi
Bikin Kelangkaan Pasokan di Daerah
Sabtu, 25 Juni 2011 – 10:11 WIB
JAKARTA - Dugaan adanya penyelewengan BBM subsidi ke sektor industri makin menguat. Ini setelah PT Pertamina (Persero) merilis data tentang penjualan BBM nonsubsidi ke sektor industri yang tidak mencapai target. Direktur Pemasaran Pertamina Djaelani Sutomo mengatakan, hingga akhir April 2011 penjualan BBM nonsubsidi ke sektor industri (di luar PLN) hanya 87 persen dari target. "Itu untuk non-PLN," ujarnya kemarin (24/6). Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan, tingginya disparitas harga BBM nonsubsidi dan BBM subsidi membuat banyak oknum menyelewengkan BBM subsidi ke sektor industri. "Itu pula yang menyebabkan kelangkaan BBM di beberapa daerah. Terutama di daerah yang di situ terdapat industri pertambangan atau kelapa sawit," terangnya.
Data Pertamina menunjukkan, sepanjang Januari?April 2011, penjualan BBM industri non-PLN baru 2,59 juta kiloliter (KL). Padahal, berdasar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Pertamina menargetkan penjualan 2,97 juta KL hingga April dan 8,90 juta KL sampai akhir tahun.
Baca Juga:
Menurut Djaelani, rendahnya penjualan BBM ke sektor industri dipicu tingginya harga BBM nonsubsidi yang sempat mencapai hampir lipat dua dari BBM subsidi (solar) yang seharga Rp 4.500 per liter. "Tingginya disparitas harga itu menyebabkan banyak industri beralih ke BBM subsidi. Padahal, seharusnya mereka menggunakan BBM nonsubsidi," katanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Dugaan adanya penyelewengan BBM subsidi ke sektor industri makin menguat. Ini setelah PT Pertamina (Persero) merilis data tentang penjualan
BERITA TERKAIT
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja