Industri Pakai BBM Subsidi
Bikin Kelangkaan Pasokan di Daerah
Sabtu, 25 Juni 2011 – 10:11 WIB
Djaelani menambahkan, selain beralihnya industri ke BBM bersubsidi, rendahnya realisasi penjualan BBM nonsubsidi Pertamina juga disebabkan turunnya konsumsi BBM oleh TNI/Polri. "Khususnya TNI AD dan TNI AL yang belum mengoptimalkan alokasi BBM pada kuartal II 2011," ucapnya.
Baca Juga:
Di sisi lain, penjualan BBM Pertamina ke PLN justru melebihi target. Senior Vice President (SVP) Marketing and Distribution PT Pertamina Djoko Prasetyo mengatakan, sepanjang Januari?April target penjualan BBM ke PLN sesuai RKAP sebesar 2,08 juta KL. "Namun, realisasinya sudah 3,28 juta KL," ujarnya. Menurut Djoko, sepanjang 2011, Pertamina menargetkan penjualan BBM ke PLN sebesar 6,25 juta kiloliter.
Namun, melihat tren penjualan BBM kepada PLN saat ini, realisasinya diperkirakan bisa tembus 7?8 juta KL. "Kenaikan itu disebabkan kebutuhan BBM oleh PLN memang meningkat karena suplai gas untuk pembangkit masih kurang. Kami melayani BBM ke 887 pembangkit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Djoko.
Sementara itu, Pertamina meminta kepada pemerintah untuk segera membayar 8 juta paket tabung yang telah didistribusikan pada 2008. Pada 2008, terdapat 15,1 juta paket tabung perdana yang didistribusikan Pertamina dengan biaya konversi Rp 3,6 triliun. Namun, pemerintah baru membayar Rp 1,6 triliun. Saat ini, masih dilakukan audit oleh BPK soal konversi minyak tanah. "Kita harap auditnya segera selesai," ujar Djaelani.
JAKARTA - Dugaan adanya penyelewengan BBM subsidi ke sektor industri makin menguat. Ini setelah PT Pertamina (Persero) merilis data tentang penjualan
BERITA TERKAIT
- Melalui UMK Academy, Pertamina Dukung UMKM Bersaing di Tingkat Global
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri