Industri Wajib Laporkan Hasil Produksi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik industri di ibu kota, baik skala kecil, sedang maupun besar untuk memberikan laporan realisasi hasil produksi secara berkala enam bulan sekali.
Kabid Industri Dinas Perindustrian dan Energi (PE) DKI Jakarta Elisabeth Ratu RA mengatakan, kebijakan ini diterapkan untuk mengetahui secara detail apa saja kegiatan industri di ibu kota.
"Yang dilaporkan segala aktivitas dalam industri tersebut. Di antaranya bahan baku dan jumlah pekerja," ujarnya, Rabu (19/7).
Ratu menambahkan, pihaknya juga akan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaporan hasil produksi dari seluruh jenis industri.
"Data ini sebagai tolak ukur kami lakukan pengawasan dan juga pengendalian di lapangan," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono berharap, kewajiban pelaporan ini tidak menambah beban pemilik usaha kecil di Jakarta.
"Kita harap kebijakan ini tidak membebani IKM yang masih sulit mengembangkan usaha," tandasnya. (dil/jpnn)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik industri di ibu kota, baik skala kecil, sedang maupun besar untuk memberikan laporan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 25 Tahun Eksis di Industri, Deretan Merek Ini Raih Golden Brand of The Year 2025
- 6 Taman di Jakarta Siap Dioperasikan Selama 24 Jam, Berikut Lokasinya
- Kantongi Izin Kawasan Berkat, PT Globalindo Intimates Siap Dorong Ekspor Garmen dari Klaten
- Bea Cukai Memperkuat Pengawasan untuk Melawan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
- BigBox AI dari Telkom Bantu Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis
- MultiVerse Conference 2025 Jadi Ajang Kolaborasi Industri dan Akademisi