Inefisiensi Penyelenggaraan Haji Hingga Ratusan Miliar
KPK Kantongi 48 Potensi Korupsi
Jumat, 07 Mei 2010 – 00:15 WIB
Namun Menteri Agama Suryadharma Ali tak sepenuhnya sependapat dengan KPK. Dicontohkannya, inefisiensi dalam hal pesawat, Suryadharma tidak sependapat dengan temuan KPK terkait inefisiensi akibat adanya kursi kosong pada pesawat yang digunakan untuk memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi. "Karena kita hanya bayar per jamaah, jadi tidak masalah kalau poesawat tidak penuh," ujarnya.
Menteri asal PPP itu juga menegaskan, setidaknya memerlukan waktu hingga dua tahun untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, pemerintah tidak bisa sendirian dalam merumuskan kebijakan soal haji. Bahkan dalam hal penentuan besarnya biaya ibadah haji, pemerintah selalu memutuskannya bersama DPR. "Selain itu ada banyak komponen biaya yang tak dapat dikendalikan oleh pemerintah," kilahnya.
Menyinggung soal bunga dari tabungan calon jamaah haji, Suryadharma menjelaskan bahwa bunganya akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji seperti pembuatan paspor, pemondokan dan konsumsi. "Kalau ada sisa masuk ke DAU," tandasnya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Suara miring tentang penyelenggaraan ibadah haji yang berpotensi korupsi bukanlah hisapan jempol semata. Buktinya, Komisi Pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Seorang Wisatawan Hilang Diterjang Ombak Besar di Pantai Anyer
- Ikatan Pemuda Betawi Soroti Seleksi Dewan Kota Jakpus
- Kemenhub Tingkatkan Pantauan Udara Selama Libur Nataru
- Polisi Antisipasi Peredaran Narkoba pada Malam Pergantian Tahun di Batam
- Rieke PDIP Bakal Dipanggil MKD Buntut Bersuara Tolak PPN 12 Persen
- 5 Rekomendasi Kongres I PPPK RI, Poin Terakhir Bikin Gembira