Inflasi Daerah Terkontrol, Mendagri Bantu Dongkrak Tingginya Approval Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja Presiden Jokowi berada di level tertinggi sepanjang 9 tahun terakhir.
Hasil jajak pendapat Indikator pada 11-17 April 2023, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, mendapati approval rating Jokowi kini berada di angka 78,5 persen.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Jokowi adalah keberhasilan pada monitoring inflasi.
Hal itu diungkapkan Bahlil saat mengikuti pemaparan hasil survei Indikator bertajuk ‘Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Atas Capres dan Partai Jelang 2024’ secara virtual, Minggu (30/4).
Selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di bawah komando Mendagri Tito Karnavian.
TPID bertugas memonitor inflasi di daerah-daerah, sehingga jika ada potensi inflasi, maka subsidi transportasi akan dikucurkan.
“Inilah yang menjelaskan kenapa inflasi relatif terkendali, harga-harga kebutuhan pokok terkendali dan disebut sebagai ‘tekan inflasi ala Jokowi’. Karena ini yang telah dilakukan presiden, bekerja sama dengan jajarannya bahkan sampai di daerah-daerah,” kata Bahlil.
Bahlil melanjutkan angka 78,5 persen ini tertinggi sepanjang sejarah.
Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja Presiden Jokowi berada di level tertinggi sepanjang 9 tahun terakhir.
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- BNI, CIMB Niaga, & CIMB Niaga Finance Salurkan Bantuan kepada Siswa di NTT
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Pastikan Kelancaran Distribusi Energi, Tim Pertamina Patra Niaga Bekerja 24 Jam
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku