Info dari BKKBN: Tak Ada Kabupaten/Kota di NTT Berstatus Zona Hijau Stunting
jpnn.com, KUPANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus menyosialisasikan strategi tentang penurunan angka stunting atau pengerdilan pada anak yang sedang tumbuh.
Dalam rangka itu pula Kepala BKKBN Hasto Wardoyo turun langsung ke daerah guna menjelaskan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).
Jumat (4/3), Hasto mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyosialisasikan program andalan BKKBN itu.
Menurut dia, Provinsi NTT menjadi fokus utama BKKBN dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting. Sebab, NTT menjadi satu dari 12 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
"Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau atau berprevalensi stunting antara sepuluh hingga 20 persen," kata Hasto saat berbicara pada Sosialisasi RAN PASTI di Kupang.
Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para bupati/wali kota di provinsi berjuluk Nusa Cendana itu juga menghadiri sosialisasi tersebut.
Hasto menyatakan RAN PASTI ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah. Menurutnya, BKKBN merupakan ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat.
Posisi BKKBN sebagai ketua TPPS Pusat itu berdasar Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo turun langsung ke NTT guna menjelaskan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).
- Dorong Solusi Nutrisi & Kesehatan, Danone SN Hasilkan 50 Riset Sepanjang 2024
- Indra Karya Beri Bantuan Air Bersih di NTT
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- Salurkan 32.000 Telur untuk Ratusan Anak Terindikasi Stunting
- Menteri Kependudukan Petakan Daerah dengan Keluarga Berisiko Stunting
- JICT Bikin Terobosan Menekan Angka Stunting di Jakarta Utara