Info Terbaru dari BKN soal PPPK Paruh Waktu, Honorer R1 hingga R4 Bisa Tenang

"Instansi pusat dan pemda sebaiknya mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan PPPK paruh waktu. BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis (Pertek) tanpa usulan dari instansi," kata Prof Zudan saat dikonfirmasi pada Kamis (24/4).

Dia menegaskan ini merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer, karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan fresh graduate.

Memang kata Prof Zudan, pengangkatan PPPK paruh waktu akan dimulai setelah Oktober. Itu karena pemerintah fokus pada PPPK tahap 1.

"Kami selesaikan dahulu yang PPPK tahap pertama, karena NIP yang diterbitkan satu jutaan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengungkapkan, banyak honorer yang kecewa dengan hasil rapat kerja Komisi II DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini pada Selasa, 22 April 2025.

Pemerintah dan DPR fokus membahas masalah pemindahan ASN ke ibu kota nusantara (IKN).

Padahal, ada masalah penting lainnya yang perlu dicarikan solusinya, yaitu mengenai pengangkatan honorer R2/R3 menjadi PPPK paruh waktu

"Banyak honorer kecewa dengan raker kemarin (22/4/2025), karena mengapa hanya bahas pemindahan ASN ke IKN. Lainnya malah enggak," kata Nur Baitih kepada JPNN, Rabu (23/4).