Informasi dan Komunikasi Soal Vaksin Harus Tegas dan Transparan
Selain itu, saat mengabarkan kegesitan pemerintah memastikan ketersediaan vaksin, informasi ke publik juga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa vaksin bukan solusi tunggal dalam mengatasi pandemi sehingga penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang menjadi kewajiban masyarakat serta kecepatan 3T (test, tracing, treatment) yang menjadi tugas Pemerintah tidak boleh kendur.
Gencarnya informasi soal ketersediaan vaksin ini jangan sampai melenakan kita semua karena menganggap pandemi ini sebentar lagi akan berakhir sehingga 3M dan 3T tidak lagi jadi prioritas.
Selain itu, tantangan lain dari rencana vaksinasi ini adalah memberi keyakinan pada publik bahwa walau Pemerintah menginginkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam melakukan vaksinasi, tetapi keamanan vaksin menjadi yang paling utama.
“Otoritas tertinggi Republik ini mulai dari Presiden dan Menteri terkait perlu sesering mungkin menyampaikan soal keamanan vaksin kepada publik. Memang dibanding negara lain kita lebih cepat dan agresif dalam soal vaksin, tetapi sampaikan juga ke publik bahwa keamanan vaksin adalah hal yang pertama dan utama,” katanya.
Menurut Fahira, hal ini penting disampaikan agar tidak ada kelompok masyarakat yang nanti menolak vaksinasi saat vaksin benar-benar sudah berhasil lolos uji klinis dan aman serta efektif menekan penyebaran Covid-19.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Jika informasi dan komunikasi soal vaksin covid-19 tidak tegas, jelas, dan transparan dikhawatirkan menimbulkan kebingungan tidak hanya di masyarakat maupun ilmuwan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN