Infrastruktur Air Bersih Tanggungjawab Pemda

JAKARTA- Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta guna membangun infrastruktur penyediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi.

Kerjasama ini harus dilakukan mengingat peraturan tanggungjawab terbesar penyediaan dan pengelolaan air bersih dan limbah, berada di tangan pemerintah daerah dan kota.

"Kerjasama harus berjalan sehat. Misalnya model kerjasama PPP, itu ada berjalan baik. Itu menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban pemerintah dan dunia usaha. Tinggal mau atau tidak," ujar Boediono dalam acara Indonesia Waster and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/1).

Selain itu, Boediono mengingatkan bahwa pengelolaan dan penyelesaian masalah air minum dan sanitasi merupakan tugas bersama baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.