JPNN.com 
Infrastruktur Daerah Harus Libatkan Swasta
Pemda Kerap Resisten terhadap Skema KPS
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S. Priatna menambahkan, dari sekian puluh proyek KPS yang masuk rencana pemerintah, hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan tepat waktu.
"Tahun 2013 lalu hanya satu yang selesai, (yakni) jalan tol atas laut di Bali senilai Rp 2 triliun, itu pun sebenarnya proyek lama," katanya.
Dedy mengakui, molornya eksekusi proyek PPP disebabkan belum adanya lembaga atau institusi yang benar-benar bisa menjadi koordinator. Selain itu, banyak juga penyelenggara proyek, terutama pemerintah daerah yang tidak konsisten.
"Awalnya bersedia dengan skema KPS, tapi lantas diambil alih sepihak dan kembali menggunakan dana APBD. Sayangnya kami di (pemerintah) pusat tidak punya wewenang untuk memaksa pemda," ucapnya. (owi/sof)
JAKARTA - Lambannya pembangunan infrastruktur di daerah seolah menjadi penyakit yang susah disembuhkan. Upaya pemerintah membentuk PT Sarana Multi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Iwan Sunito Siap Dukung Program 3 Juta Rumah Lewat Kolaborasi Swasta
- Rencana Impor Diklaim Tak Bakal Ganggu Swasembada Pangan Nasional
- Dirut Bank DKI Jamin Dana Nasabah Aman dan Non-tunai KJP Plus Tetap Lancar
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 April 2025, UBS dan Galeri24 Sama Saja
- Transaksi Tabungan Emas Pegadaian Diproyeksikan Naik 10 Kali Lipat pada Akhir April
- 165.466 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek saat Libur Panjang
