Infrastruktur Daerah Harus Libatkan Swasta

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S. Priatna menambahkan, dari sekian puluh proyek KPS yang masuk rencana pemerintah, hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan tepat waktu.

"Tahun 2013 lalu hanya satu yang selesai, (yakni) jalan tol atas laut di Bali senilai Rp 2 triliun, itu pun sebenarnya proyek lama," katanya.

Dedy mengakui, molornya eksekusi proyek PPP disebabkan belum adanya lembaga atau institusi yang benar-benar bisa menjadi koordinator. Selain itu, banyak juga penyelenggara proyek, terutama pemerintah daerah yang tidak konsisten.

"Awalnya bersedia dengan skema KPS, tapi lantas diambil alih sepihak dan kembali menggunakan dana APBD. Sayangnya kami di (pemerintah) pusat tidak punya wewenang untuk memaksa pemda," ucapnya. (owi/sof)