Ingat, Aksi Pendukung Ahok Bukan Lagi soal Pilkada
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diingatkan agar cermat menyikapi gerakan mendukung Basuki Tjahaja Purnama yang telah melebar ke arah ajakan referendum Minahasa Raya Merdeka.
Pengamat politik Ramses Maksimus Lalongkoe mengatakan, bisa saja hal itu sekadar ungkapan kekecewaan terhadap proses penegakan hukum yang dinilai tidak adil.
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut, sebab dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi perjalanan bangsa ke depan.
"Saya kira ajakan (referendum Minahasa Merdeka,red) merupakan riakan yang muncul di masyarakat, akumulasi rasa muak terhadap nilai-nilai keadilan berbasis keberagaman yang terkoyak," ujar Ramses Maksimus Lalongkoe kepada JPNN, Kamis (18/5).
Menurut pengajar di Universitas Mercu Buana ini, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memperbaiki kondisi yang ada.
Di antaranya, memastikan hukum ditegakkan sesuai aturan yang ada. Jangan hanya karena kepentingan tertentu.
"Intinya pemerintah jangan menganggap ini main-main. Pemerintah harus benar-benar menjaga keadilan hukum yang berbasis toleransi di negeri ini," ucapnya.
Ramses mengingatkan, reaksi masyarakat pendukung Ahok saat ini bukan lagi karena pilkada.
Pemerintah diingatkan agar cermat menyikapi gerakan mendukung Basuki Tjahaja Purnama yang telah melebar ke arah ajakan referendum Minahasa Raya Merdeka.
- 42 Persen Pemilih Golput di Pilgub Jakarta 2024, Terbanyak Memilih saat Anies vs Ahok
- Pramono Sebut Nama Anies Hingga Ahok Setelah Unggul di Quick Count
- Pramono-Rano Bisa Menang Satu Putaran Jika Anak Abah-Ahoker Bersatu
- Pramono Dinilai Samarkan Dukungan PDIP dan Megawati karena Faktor Ahok
- Dukungan Anies untuk Pram-Rano Bakal Berdampak Signifikan
- Momen Ridwan Kamil Soroti Kerja Ahok dan Anies di Debat Pilgub Jakarta