Ingat, ASN Dilarang Beri Dukungan Pada Calon Kepala Daerah
jpnn.com - PADANG - Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Padang dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Pj Wali Kota Padang, Sumatera Barat menegaskan hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor: 800.383.01/BKPSDM-PKAP.1-PDG/2024 terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Andree mengatakan surat edaran itu menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20/2023, ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
"ASN dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Calon Anggota DPRD dengan membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama atau sesudah masa kampanye," ujar Andree di Padang, Selasa (9/7).
Menurut Andree masyarakat Kota Padang, termasuk ASN akan memilih wali kota/ wakil wali Kota dan gubernur/wakil gubernur Sumbar pada November 2024.
"Seluruh ASN Pemerintah Kota Padang harus menjunjung tinggi azas netralitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024," katanya.
Dia menegaskan netralitas ASN dan aparatur pemerintah itu sudah amanat Undang-Undang.
Jadi tidak ada alasan dan pengecualian.
Penjabat Wali Kota Padang mengingatkan para ASN untuk tidak memberikan dukungan pada calon kepala daerah.
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- KPU Sukabumi Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
- Ray Rangkuti: Kepala Daerah Terpilih Minimal Jangan Korupsi