Ingat, ASN Dilarang Beri Dukungan Pada Calon Kepala Daerah
jpnn.com - PADANG - Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Padang dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Pj Wali Kota Padang, Sumatera Barat menegaskan hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor: 800.383.01/BKPSDM-PKAP.1-PDG/2024 terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Andree mengatakan surat edaran itu menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20/2023, ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
"ASN dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Calon Anggota DPRD dengan membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama atau sesudah masa kampanye," ujar Andree di Padang, Selasa (9/7).
Menurut Andree masyarakat Kota Padang, termasuk ASN akan memilih wali kota/ wakil wali Kota dan gubernur/wakil gubernur Sumbar pada November 2024.
"Seluruh ASN Pemerintah Kota Padang harus menjunjung tinggi azas netralitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024," katanya.
Dia menegaskan netralitas ASN dan aparatur pemerintah itu sudah amanat Undang-Undang.
Jadi tidak ada alasan dan pengecualian.
Penjabat Wali Kota Padang mengingatkan para ASN untuk tidak memberikan dukungan pada calon kepala daerah.
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Wah, Ada Anwar Usman di Sidang Sengketa Pilkada 2024
- 14 Daerah di Sumut Tunggu Putusan MK terkait Hasil Pilkada 2024
- 8 Daerah di Sumsel Menetapkan Kepala Daerah