Ingat, Calon Kada asal PDIP Harus Aktif Ganyang Narkoba
jpnn.com - DEPOK - DPP PDI Perjuangan memerintahkan para calon kepala daerah yang akan diusung partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pada pilkada serentak 2017 untuk aktif dalam upaya memerangi narkoba. Sebab, harus ada gerakan kuat dalam memerangi narkoba yang menjadi ancaman serius bagi generasi bangsa.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara Sekolah Calon Kepala Daerah di Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/9). Pada acara itu, Hasto menjadi pemandu acara saat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso menjadi narasumber.
“DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan instruksi bahwa masalah narkoba ini menjadi ancaman serius dan menjadikan gerakan ini satu arah,” ujarnya.
Hasto pun mengharapkan para calon kepala daerah asal partainya bisa terpilih pada pilkada serentak 2017 yang akan datang. “Para calon kepala daerah penting memenangi pilkada untuk bisa memimpin daerahnya memerangi narkoba," tegasnya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, ancaman bahaya narkoba sudah sangat nyata. Karenanya, PDIP pun mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo menerapkan hukuman mati kepada para penyelundup dan bandar narkoba.
"Partai harus memberikan dukungan politik sepenuhnya kepada pemerintahan Presiden Jokowi, dalam memerangi narkoba, dan memberikan hukuman mati bagi para penjahat narkoba," tegasnya.(ara/jpnn)
DEPOK - DPP PDI Perjuangan memerintahkan para calon kepala daerah yang akan diusung partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pada pilkada serentak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Akun Medsos PJ Bupati Temanggung Diserang Warganet: Stop Cawe-Cawe
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Aktivis Dorong Semua Pihak Mewujudkan Pilkada Maluku Utara Aman dan Nyaman
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Prabowo Seorang Kesatria, Harus Tegas Hadapi Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum