Ingat, JPO Layak dan Manusiawi Jadi Tanggung Jawab Pemprov DKI
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaudit seluruh jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ada di ibu kota.
Desakan itu menyusul robohnya jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (24/9) yang menelan korban jiwa. Tulus menyebut robohnya JPO itu mengindikasikan fasilitas umum tersebut tidak memenuhi standar kelaikan, keamanan dan keselamatan.
"Audit JPO menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Jakarta," katanya, Minggu (25/9).
Menurut Tulus, beberapa kejadian tidak mengenakkan pernah terjadi di JPO. Misalnya saja ada warga yang meninggal karena kesetrum listrik di JPO, bahkan menjadi korban penjambretan.
Karenanya ia mengingatkan Pemprov DKI sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keberadaan JPO. "JPO yang layak dan manusiawi, memenuhi standar keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab Pemprov DKI untuk menyediakannya," pungkasnya.(gil/jpnn)
JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaudit seluruh
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS