Ingat, Kader dan Calon Kada PDIP Wajib Menghidupi Prinsip Ini

Ingat, Kader dan Calon Kada PDIP Wajib Menghidupi Prinsip Ini
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, SLEMAN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya terus berupaya menghasilkan kebijakan politik yang senafas dengan harapan dan aspirasi publik. Karena itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut gencar melakukan kaderisasi guna menghasilkan politikus yang benar-benar memahami keinginan publik.

Berbicara dalam kuliah umum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (19/8), Hasto mengatakan, PDIP terus menanamkan ke kader-kadernya tentang pentingnya prinsip-prinsip Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Prinsip yang dikenal dengan Trisakti itu pula yang ditanamkan pada calon pimpinan nasional ataupun calon kepala daerah yang diusung PDIP.

Dilanjutkan dia, PDI Perjuangan pun menghidupi hal itu dalam proses kaderisasinya, termasuk dalam mencari sosok calon kepala daerah maupun pemimpin nasional yang diusung. Hal itu menjadi aktual kembali karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2018, dan PDIP sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah.

Dengan demikian ketika para calon yang diusung itu terpilih, maka kebijakan publik yang diambil memuat prinsip-prinsip yang telah ditanamkan dalam kaderisasi. “Kebijakan publik harus dilaksanakan dalam perspektif politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan,” ujarnya.

Hasto lantas mencontohkan kepemimpinan Tri Rismaharini di Pemerintah Kota Surabaya ataupun Abdullah Azwar Anas di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Keduanya mampu membuat birokrasi yang baik dan menggerakkan perekonomian.

“Politisi jangan dinilai dari tampilannya, tetapi dilihat dari keputusan dan kebijakan politiknya. Maka efektivitas dilihat dari kemampuan mengubah sistem politik dan ekonomi,” ujarnya.

Di Banyuwangi, sambung Hasto, Bupati Abdullah Azwar Anas mensyaratkan setiap calon PNS harus memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,8. Tujuannya adalah memastikan birokrasi memang orang-orang terpilih, sekaligus menghindarkannya dari calon-calon titipan.

"Birokrasi pun menjadi lebih efektif. Tak heran kini Banyuwangi lebih maju," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya terus berupaya menghasilkan kebijakan politik yang senafas dengan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News