Ingat, Kejaksaan Bukan Lembaga Pemberi Restu

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menduga ada kongkalikong yang melibatkan banyak pihak di balik ngototnya Pemko Medan untuk menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap komplek Centre Point di Jalan Jawa.

Yang sangat nampak, lanjut Uchok, dugaan cincai-cincai melibatkan Pemko Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu). Ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri, yang menegaskan langkah yang ditempuh oleh Pemko Medan untuk menerbitkan IMB Centre Point sudah mendapat restu Kejatisu.

Uchok mengingatkan Syaiful Bahri, dalam urusan sepenting ini, yakni menyangkut aset negara, langkah Pemko Medan tidak bisa hanya sekedar dipayungi restu kejatisu.

"Ha..ha...kejaksaan sudah masuk angin itu. Kejaksaan itu bukan lembaga tukang memberi restu. Tugas kejaksaan itu ya menyidik, menyelamatkan aset negara, bukan malah sebaiknya. Pasti ada kongkalikong itu," ujar Uchok kepada JPNN di Jakarta, kemarin (3/11).

Lebih lanjut Uchok juga mengingatkan Walikota Medan Dzulmi Eldin untuk bersikap tegas, tidak berpihak ke swasta yang diduga mencaplok aset milik PT KAI itu. "Jangan sampai walikota yang sekarang bernasib sama dengan dua pendahulunya," ujar Uchok.

Seperti diketahui, kasus sengketa lahan ini sedang ditangani Kejaksaan Agung. Sudah ada tiga tersangka, yakni bos PT Agra Citra Karisma (ACK) dan dua mantan walikota Medan; Abdillah dan Rahudman Harahap.

Lebih lanjut, Uchok juga mengingatkan pihak kejatisu, bisa terseret dalam kasus ini jika benar memberikan "restu" ke Pemko Medan untuk menerbitkan IMB. "Komisi Kejaksaan atau semacam Dewan Kehormatan Kejaksaan, bisa memanggil kepala kejaksaan tinggi Sumut," kata Uchok.

Diberitakan, Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri mengaku Pemko sudah mengantongi restu kejatisu.