Ingat, Nusron Wahid Pernah Disebut di Sidang Kasus Suap
jpnn.com, JAKARTA - Gejolak internal di Golkar ternyata belum berhenti meski sudah ada ketua umum dan kepengurusan baru. Bahkan, gejolak di pohon beringin hitam itu juga terpicu kekecewaan para politikus Golkar yang tak masuk dalam kepengurusan di bawah pimpinan Airlangga Hartaryo.
Politikus Golkar Aziz Sumual mengungkapkan, banyak kader di internal partainya yang kecewa dengan sikap Nusron Wahid. Menurutnya, Nusron yang kini menjadi ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan ingin menyingkirkan kader yang bermasalah dengan hukum.
"Nusron ingin menyingkirkan orang bermasalah hukum dari Golkar," kata Aziz saat dihubungi, Kamis (8/2).
Aziz memahami niat Nusron yang ingin Golkar lebih baik. Sayangnya, kata Aziz menegaskan, Nusron juga terseret-seret dalam perjara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Nusron kan juga pernah disebut-sebut dalam persidangan. Jadi dia harusnya juga mundur dari Golkar. Padahal dia kan juga orang pertama yang minta Pak Novanto mundur," kata Aziz yang juga dikenal sebagai loyalis Setya Novanto.
Sebelumnya, nama Nusron muncul dalam persidangan terhadap Doddy Ariyanto Supeno, pegawai PT Artha Pratama Anugerah yang didakwa menyuap Edy Nasution selaku panitera PN Jakpus. Merujuk berkas acara pemeriksaan (BAP) atas nama Darmaji, terungkap bahwa Doddy merupakan orang kepercayaan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro dalam berbagai hal.
Darmaji merupakan sopir pribadi bagi Doddy. Dari BAP Darmaji itu pula terungkap pihak-pihak yang biasa didatangi Doddy untuk mengantar dokumen, barang dan uang.
Berdasar BAP, Darmaji mengaku pernah mengantarkan Doddy menyerahkan uang kepada Nusron Wahid yang kini menjadi kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Menurut Darmaji, penyerahan uang tersebut dilakukan di kantor GP Ansor.
Gejolak internal di Golkar ternyata belum berhenti meski sudah ada ketua umum dan kepengurusan baru. Nusron Wahid dianggap sebagai salah satu faktor pemicunya.
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Banyaknya Kementerian Jangan Sampai Membuat Pelayanan Buruk
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis
- PDIP Fokus Persiapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut