Ingat Pak Jokowi, 5 WNI di Saudi Dituduh Memakai Sihir

jpnn.com - jpnn.com -Wakil Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo menjadikan peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi sebagai salah satu topik utama pembicaraannya dengan Raja Salman.

Hal ini menurutnya sangat penting mengingat Saudi merupakan salah satu negara yang paling banyak menerima pekerja Indonesia. Sudah semestinya, persoalan TKI menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan bilateral yang dilaksanakan di Istana Bogor.

"Mungkin banyak agenda dan topik penting yang akan dibicarakan. Tetapi, topik tentang pekerja Indonesia mesti dijadikan sebagai prioritas," kata Saleh di Jakarta, Rabu (1/3).

Sebagai salah satu negara yang banyak menerima pekerja Indonesia, dipastikan ada beragam persoalan yang dihadapi WNI di Saudi. Selain persoalan dokumen keimigrasian dan working permit, juga pekerja yang saat ini bermasalah dengan hukum.

"Saat ini, di Saudi ada 25 WNI yang bermasalah hukum dengan ancaman hukuman mati. Sebanyak 12 orang di antaranya didakwa karena pembunuhan, lima orang karena dituduh memakai sihir, dan delapan lainnya karena zina. Di luar itu, masih banyak masalah hukum lain yang dihadapi oleh WNI, walaupun tidak sampai didakwa hukuman mati," jelas politikus PAN ini.

Melihat fenomena itu, maka pemerintah dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam melindungi WNI yang saat ini sedang menghadapi masalah. Adalah tugas kewajiban konstitusional negara untuk melakukan berbagai macam upaya dalam membantu warga negaranya. Termasuk tentunya melalui jalur diplomasi dengan pihak kerajaan Saudi yang menemukan momentumnya saat ini.

"Soal pencabutan moratorium pengiriman TKI ke Saudi, saya kira lebih mudah. Kalau itu, kuncinya ada di pemerintah Indonesia. Pemerintah yang membuat kebijakan moratorium, ya pemerintah bisa mencabutnya kembali," ujar Saleh.

Namun, kalau belum ada kepastian terkait perlindungan TKI kita di sana, mencabut moratorium bukan pilihan bijak. "Kita tahu, Saudi banyak membutuhkan pekerja kita. Tapi perlindungan dan keamanan mereka harus diprioritaskan," pungkas politikus asal Sumatera Utara ini. (fat/jpnn)