Ingat, Patrialis Merupakan Hakim MK Pilihan SBY

jpnn.com - jpnn.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tercoreng oleh kelakuan salah satu hakimnya. Adalah Patrialias Akbar, hakim konstitusi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap, Rabu (25/1).
Jauh sebelum menjadi hakim MK, Patrialis pernah berkarier sebagai akademisi sekaligus pengacara. Selanjutnya, pria berdarah Minang itu menjadi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dan duduk sebagai anggota DPR hasil Pemilu Legislatif 1999.
Pada 2009, Patrialis mencoba peruntungan dengan maju sebagai calon senator. Dia ikut pemilihan legislatif jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Sumatera Barat.
Namun, Patrialis gagal lolos ke Senayan. Tapi nasib baik tetap berpihak pada pria kelahiran Padang, 31 Oktober 1958 itu.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru terpilih lagi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 ternyata menunjuk Patrialis sebagai menteri hukum dan HAM di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Tapi Patrialis hanya sekitar dua tahun menjadi menteri hukum dan HAM karena terkena reshuffle kabinet.
Begitu lengser dari kabinet, Patrialis memperoleh jabatan empuk sebagai komisaris utama PT Bukit Asam. Namun, posisi itu harus dia tinggalkan karena pada 2013 menjadi hakim MK atas usulan Presiden SBY.
Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, hakim konstitusi berjumlah sembilan orang. Jumlah itu terdiri dari tiga pilihan pemerintah, tiga dari DPR, serta tiga hakim usulan Mahkamah Agung.
"Kebetulan Pak Patrialis usulan dari pemerintah. Masuk di sini (MK) karena usulan pemerintah," ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/1).
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tercoreng oleh kelakuan salah satu hakimnya. Adalah Patrialias Akbar, hakim konstitusi yang ditangkap Komisi Pemberantasan
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
- Dugaan Politik Transaksional ke Oknum Penyelenggara Pilkada Papua Bakal Dilaporkan ke KPK
- Penampakan Uang Korupsi Oknum DPRD OKU yang Disita KPK
- KPK Amankan Uang Rp 2,6 Miliar Saat OTT di OKU Sumatera Selatan
- Siapa Saja yang Kena OTT KPK di OKU?