Ingat, Patrialis Merupakan Hakim MK Pilihan SBY

jpnn.com - jpnn.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tercoreng oleh kelakuan salah satu hakimnya. Adalah Patrialias Akbar, hakim konstitusi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap, Rabu (25/1).
Jauh sebelum menjadi hakim MK, Patrialis pernah berkarier sebagai akademisi sekaligus pengacara. Selanjutnya, pria berdarah Minang itu menjadi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dan duduk sebagai anggota DPR hasil Pemilu Legislatif 1999.
Pada 2009, Patrialis mencoba peruntungan dengan maju sebagai calon senator. Dia ikut pemilihan legislatif jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Sumatera Barat.
Namun, Patrialis gagal lolos ke Senayan. Tapi nasib baik tetap berpihak pada pria kelahiran Padang, 31 Oktober 1958 itu.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru terpilih lagi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 ternyata menunjuk Patrialis sebagai menteri hukum dan HAM di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Tapi Patrialis hanya sekitar dua tahun menjadi menteri hukum dan HAM karena terkena reshuffle kabinet.
Begitu lengser dari kabinet, Patrialis memperoleh jabatan empuk sebagai komisaris utama PT Bukit Asam. Namun, posisi itu harus dia tinggalkan karena pada 2013 menjadi hakim MK atas usulan Presiden SBY.
Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, hakim konstitusi berjumlah sembilan orang. Jumlah itu terdiri dari tiga pilihan pemerintah, tiga dari DPR, serta tiga hakim usulan Mahkamah Agung.
"Kebetulan Pak Patrialis usulan dari pemerintah. Masuk di sini (MK) karena usulan pemerintah," ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/1).
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tercoreng oleh kelakuan salah satu hakimnya. Adalah Patrialias Akbar, hakim konstitusi yang ditangkap Komisi Pemberantasan
- PP Himmah Minta KPK Segera Periksa Senator terkait Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD
- KPK Didesak Usut Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD dan Periksa 95 Senator
- Info KPK soal Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD, Tunggu Saja!
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- Buntut Pilkada Kukar Harus Diulang, Arief Puyuono Minta DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU
- Polda Riau Jamin Keamanan Selama Pemungutan Suara Ulang Pilkada Siak di 3 TPS