Ingat, Pemanfaatan KIP Susah Dikontrol

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menggenjot penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada seluruh siswa sasaran. Apalagi, saat ini ada 17,4 juta KIP yang masih tertahan di kelurahan/desa dan kecamatan.

Langkah Kemendikbud ini mendapat apreasiasi dari pengamat pendidikan Indra Charismiadji. Hanya saja, Indra juga mengingatkan Kemendikbud tentang sulitnya memperoleh angka riil tentang pengguna dana KIP yang betul-betul berhak.

"Sulit memastikan siswa penerima KIP akan menggunakan dananya sebagaimana mestinya. Apalagi siswa yang mengembalikan KIP karena alasan menikah, orang tua mampu, sudah tamat sekolah sangat minim alias tidak sampai satu persen," tutur Indra di Jakarta, Rabu (17/8).

Ia meyakini dari 17,4 juta KIP yang sudah disalurkan, banyak di antaranya tidak pantas menerima. Misalnya, penerimanya sudah berhenti sekolah dan memilih bekerja. Ada juga yang karena alasan menikah.

"Saya yakin, Kemendikbud akan susah mengawasi para penerima KIP ini menggunakan dananya untuk melanjutkan pendidikannya. Saya juga yakin, di antara penerima dana KIP itu membelanjakan dananya untuk kebutuhan anaknya," bebernya.

Sebelumnya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad meng‎aku tidak bisa memastikan penggunaan dana KIP akan tepat sasaran, terutama pada siswa yang nikah muda atau berhenti sekolah. Pemerintah hanya bisa melihat dari data saat mereka mendaftar paket A, B, atau C maupun kursus.‎

"Susah kalau harus dicek satu-satu. Yang pasti, meski sudah menikah muda, dana KIP tetap harus diberikan kepada anak bersangkutan," tandasnya.(esy/jpnn)