Ingat, Pembiayaan Pilkada 2018 Jangan Menggangu Program Prorakyat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah siap membantu penyelenggara pemilu guna menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Rencananya, Pilkada 2018 akan digelar di 171 daerah pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Kami ikut KPU, tidak masalah digelar 27 Juni 2018 mendatang," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (26/4).

Menurut Tjahjo, salah satu bentuk dukungan pemerintah pada penyelenggaraan pilkada adalah menyediakan anggarannya. Dengan demikian seluruh tahapan yang sudah akan dimulai tahun ini bisa berjalan dengan baik.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah, kata Tjahjo, Kemdagri mulai mendorong daerah agar mulai tahun ini menyiapkan anggaran pelaksanaan pilkada. Dengan demikian pelaksanaan pilkada tidak membebani APBD 2018.

“Ada daerah yang akan mengubah anggarannya dalam APBD perubahan. Karena seperti Jawa Timur, itu kan (biaya penyelenggaraan pilkada, red) cukup tinggi. Demikian juga dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah, juga cukup tinggi," tutur Tjahjo.

Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu juga mendorong pemda agar benar-benar melakukan penghitungan anggaran pilkada secara matang. Pasalnya, jangan sampai besarnya anggaran pilkada justru memangkas pembiayaan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kalau memberatkan, harus diperhitungkan. Jangan sampai anggaran pembangunan tersedot semua. Pilkada penting, tapi buat masyarakat juga sangat penting," kata Tjahjo.(gir/jpnn)