Ingat, Pemerintah Bisa Jatuh Jika Salah Kelola BBM

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola persoalan bahan bakar minyak (BBM). Menurut Kardaya, persoalan BBM ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan hampir di seluruh dunia. 

Kardaya yang pernah menjadi kepala BP Migas mengatakan, kesalahan mengelola BBM bisa menimbulkan demonstrasi besar-besaran yang berujung kejatuhan pemerintahan.  "BBM ini tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara dan bisa membuat demo besar-besaran dan menjatuhkan pemerintah," kata Kardaya dalam diskusi bertema BBM dan Situasi Kita di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10). 

Karena itu Kardaya menegaskan, pemerintah harus berhari-hati mengelola BBM. "Makanya hati hati mengelola BBM," ungkap politikus Partai Gerindra itu.

Mantan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM itu menambahkan, negara yang harus mengatur dan berkuasa atas pengelolaan BBM. Oleh karena itu Kardaya mengatakan, pengelolaan BBM tidak boleh dilepas kepada pihak swasta.

"Karena BBM diperlukan untuk berbagai kegiatan ekonomi, diperlukan di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut Kardaya mengatakan, ada beberapa prinsip dasar yang bisa dilakukan dalam pengelolaan BBM. Salah satunya adalah BBM harus tersedia dan mudah dijangkau masyarakat.

"Harga murah tapi percuma kalau tidak tersedia. Harusnya tersedia dan bisa diakses. Tersedia di Jawa, tapi tidak bisa diakses di Kalimantan Papua sama saja bohong," katanya.

Selain itu, harganya juga harus terjangkau masyarakat. "Barang ada, bisa diakses, tapi kalau tidak bisa dibeli, sama saja," ungkap Kardaya.(boy/jpnn)