Ingat, PLN Juga Membutuhkan Masyarakat
Padahal, lanjut dia, seperti yang sudah disampaikan Zulkifli Zaini bahwa permasalahan tersebut timbul akibat penyesuaian skema operasional yang harus diambil PLN untuk menanggapi pandemi Covid-19.
Pertama, tentang berubahnya skema operasional untuk pencatatan meteran yang biasanya setiap bulan harus datang, tapi sekarang tidak bisa karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia menambahkan seharusnya saat skema operasional terjadi perubahan, PLN sudah menyampaikan kepada masyarakat.
"Sehingga mereka sudah tahu sebelum menerima dampak yang buruk ini," ungkap Juwita.
Kedua, Juwita melanjutkan, saat ini PLN memang sudah memberikan wacana skema cicilan dan sebagainya. Namun, lanjut dia, masyarakat itu masih belum clear. Mereka masih belum melihat bahwa kenaikan itu akibat dari pemakaian mereka sendiri. "Bahkan ada beberapa pelanggan yang mengeluh ke kami, itu kantor sudah kosong dari tahun lalu, tetapi tagihannya bisa melonjak, lain daripada pembayaran sebelumnya," papar Juwita.
Karena itu, Juwita mengatakan langkah yang harus ditempuh ialah selain melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat cobalah melihat bahwa PLN ini juga membutuhkan masyarakat sebagai pelanggan.
"Cobalah PLN melihat bahwa masyarakat ini mitra penting yang dimiliki PLN dalam skema dagang. Ini harus lebih diprioritaskan," kata dia.
Ia mengatakan memang sekarang ini mau tidak mau masyarakat itu menggunakan listrik PLN. Namun, kata dia, coba PLN memosisikan diri juga bahwa perusahaan pelat merah ini juga membutuhkan masyarakat.
"Dan harus melayani pelanggan-pelanggan dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari mengkritik kebijakan PT PLN (Persero) terkait kenaikan tagihan listrik selama pandemi Covid-19
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI