Ingat, PNS Tak Usah Takut Dipecat karena Netral di Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Pegawai negeri sipil (PNS) telah mengalami berbagai ujian panjang. Berbagai dinamika politik ikut mewarnai PNS sejak Orde Lama yang digantikan Orde Baru, hingga munculnya Orde Reformasi.

Namun, salah satu pelajaran penting yang harus diingat Korpri adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S PKI, atau ada juga yang menyebut Gerakan 1 Oktober 1965 (Gestok). Menurut Ketua Umum DPN Korpri Zudan Arif Fakrulloh, pelajaran yang harus terus diingat oleh PNS adalah netralitas.

Menurut Zudan, keberpihakan PNS pada kelompok politik tertentu telah menggerus profesionalitas abdi negara.  "Anggota Korpri jangan sampai terjebak konflik kepentingan yang bertebaran, sehingga PNS tidak profesional lagi," katanya.

Peristiwan 30 September sampai di 1 Oktober 1965 adalah insiden penculikan terhadap tujuh perwira tinggi TNI yang akhirnya dinobatkan sebagai Pahlawan Revolusi. Insiden berdarah itu masih menimbulkan kenangan pahit.

Korpri pun merasa perlu menyikapi peristiwa tragis itu sebagai batu ujian bagi PNS sebagai aparat negara. Sungguh mahal taruhannya jika aparatur negara ikut cawe-cawe dan berpihak dalam percaturan politik. 

Contohnya, ada PNS yang menjadi bulan-bulanan lantaran dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI. Ada yang terbunuh, meringkuk dalam sel tahanan. Bahkan keluarganya ikut terseret-seret stigma negatif gerakan itu.

PNS pun menjadi terkotak-kotak dan terbelah, tidak tegak dalam satu garis komando berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI. Netralitas PNS itu pula yang perlu dijaga pada pilkada serentak 2017.  

Zudan pun mewanti-wanti anggotanya agar jangan mau diseret-seret ke wilayah politik untuk mendukung salah satu calon. Dia meminta PNS berani menolak ajakan untuk bermain-main di wilayah politik saat pilkada.