Ingat, PPPK Bukan untuk Menampung Seluruh Honorer K2 Tua
jpnn.com, JAKARTA - Terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan untuk mengakomodir seluruh honorer K2 (kategori dua) maupun non kategori yang usianya di atas 35 tahun. Untuk menjadi PPPK mereka harus menjalani tes ketat.
"PPPK itu bukan untuk menjadi tampungan bagi seluruh honorer. Ada proses yang harus dilewati," kata Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Syamsul Rizal kepada JPNN, Selasa (4/12).
Salah satu syarat utama menjadi PPPK adalah ikut tes kompetensi dasar (SKD) dan tes kompetensi bidang (SKB). Kesemuanya menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
"Jadi harus diklirkan dulu ya. PPPK bukan untuk menampung honorer. Semua masyarakat Indonesia bisa ikut tes CPPPK. Kalau lulus tes ya bisa dapatkan NIP PPPK," ujarnya.
Bila nanti ada diskresi untuk honorer, lanjut Syamsul, jadi perkara lain. Pastinya, untuk saat ini aturan mainnya semua tanpa terkecuali harus ikut tes CAT SKD dan SKB.
BACA JUGA: Gaji PPPK Jangan Dibebankan ke Pemda
Mengenai kekhawatiran honorer yang akan diadu dengan pelamar umum, Syamsul mengatakan, akan dibuat tes tersendiri. Pelamar umum dites sendiri, begitu juga honorer.
"Saya belum bisa bicara banyak sebelum PP 49/2018 di tangan. Intinya rekrutmen baik CPNS maupun CPPPK dibuat ketat untuk mendapatkan aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas," tandasnya. (esy/jpnn)
PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bukan untuk menampung seluruh tenaga honorer K2 usia di atas 35 tahun.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Thony Mayor: Kami Pastikan Tahun 2025 OPD tidak Merekrut Honorer
- Ribuan Honorer Tak Lulus PPPK Bakal Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya
- Inilah Beban Kerja Guru yang Akan Dialihkan kepada Kepsek
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengangkatan Honorer Dimulai? R1 Mendesak Optimalisasi PPPK Tahap 2, Sabar ya, Jangan Galau
- 3 Tuntutan Demo Honorer Senin terkait PPPK 2024 dan Jumlah Massa
- R1 Desak Masuk Optimalisasi PPPK Tahap 2, Jangan Hanya R2 dan R3