Ingat, PPPK Bukan untuk Menampung Seluruh Honorer K2 Tua

jpnn.com, JAKARTA - Terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan untuk mengakomodir seluruh honorer K2 (kategori dua) maupun non kategori yang usianya di atas 35 tahun. Untuk menjadi PPPK mereka harus menjalani tes ketat.
"PPPK itu bukan untuk menjadi tampungan bagi seluruh honorer. Ada proses yang harus dilewati," kata Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Syamsul Rizal kepada JPNN, Selasa (4/12).
Salah satu syarat utama menjadi PPPK adalah ikut tes kompetensi dasar (SKD) dan tes kompetensi bidang (SKB). Kesemuanya menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
"Jadi harus diklirkan dulu ya. PPPK bukan untuk menampung honorer. Semua masyarakat Indonesia bisa ikut tes CPPPK. Kalau lulus tes ya bisa dapatkan NIP PPPK," ujarnya.
Bila nanti ada diskresi untuk honorer, lanjut Syamsul, jadi perkara lain. Pastinya, untuk saat ini aturan mainnya semua tanpa terkecuali harus ikut tes CAT SKD dan SKB.
BACA JUGA: Gaji PPPK Jangan Dibebankan ke Pemda
Mengenai kekhawatiran honorer yang akan diadu dengan pelamar umum, Syamsul mengatakan, akan dibuat tes tersendiri. Pelamar umum dites sendiri, begitu juga honorer.
"Saya belum bisa bicara banyak sebelum PP 49/2018 di tangan. Intinya rekrutmen baik CPNS maupun CPPPK dibuat ketat untuk mendapatkan aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas," tandasnya. (esy/jpnn)
PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bukan untuk menampung seluruh tenaga honorer K2 usia di atas 35 tahun.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- 5 Berita Terpopuler: Instruksi Terbaru Kepala BKN soal NIP, Ada juga Anggaran Gaji PNS & PPPK, Honorer R2/R3 Bagaimana?
- Ribuan PPPK 2024 Tahap 1 Dilantik Hari Ini, Alhamdulillah
- Demi Pemerataan Tenaga Pengajar, Pemprov Bengkulu Menyiapkan Skema Relokasi Guru PPPK
- Alhamdulillah, Ribuan PPPK 2024 Bisa Lega, Honorer Sabar Dulu
- Catat ya, PNS dan PPPK Boleh Mengajukan FWA
- Instruksi Terbaru Kepala BKN soal Penyelesaian NIP CPNS dan PPPK 2024