Ingat, Prabowo Sudah Lama Ingatkan Jokowi soal Natuna

jpnn.com - JAKARTA - Insiden antara kapal pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kapal nelayan dan armada patroli pantai (coast guard) Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu menjadi perhatian serius Partai Gerindra. Sebab, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memang sudah jauh-jauh hari memperkirakan kemungkinan Indonesia terseret ke dalam konflik di Laut China Selatan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik menduga Tiongkok berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut China Selatan, tak terkecuali yang masuk teritori Indonesia. Apalagi di perairan Natuna memang terkandung banyak kekayaan alam.

Moekhlas mengatakan, pada debat calon presiden 2014 silam, Prabowo sebenarnya sudah menyinggung kemungkinan Indonesia terlibat konflik di Laut China Selatan. Namun, kata Moekhlas, kala itu Joko Widodo alias Jokowi punya pendapat lain.

"Pak Prabowo sudah ingatkan Pak Jokowi pada debat capres lalu. Namun pada waktu itu Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk Laut China Selatan itu bukan urusan Indonesia melainkan urusan negara lain," katanya melalui siaran pers, Jumat (25/3).

Karenanya Moekhlas berharap agar insiden Natuna itu membuat  tersebut pemerintah di bawah Presiden Jokowi bisa segera sadar bahwa Tiongkok juga mengincar bagian wilayah NKRI. Pensiunan TNI AL dengan pangkat terakhir laksamana madya itu bahkan mendorong pemerintah Indonesia membawa kasus insiden Natuna ke Mahkamah Internasional.

Ia menegaskan, klaim Tiongkok tentang traditional fishing zone di wilayah Natuna tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). "Kami berharap presiden segera sadar. Membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional sangat tepat. China dan dunia Internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia," tegasnya.(fat/jpnn)