INGAT! Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI
jpnn.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen dalam menutup celah korupsi di lingkungan TNI. Komitmen tersebut sangat penting agar tidak menimbulkan kerugian negara.
Selain itu, peran pengawasan dan pemeriksaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Penerima terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara konsisten harus menciptakan tata kelola yang baik dan bersih.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada pembekalan para pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Operasi Mabes TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/10).
Pembekalan itu secara khusus diikuti para pejabat yang telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
Menurut Panglima TNI, ada tren di media mainstream nasional saat ini ketidakefektifan dan kebocoran keuangan negara yang paling besar adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa.
“Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh Irjen TNI ditemukan hasil pengadaan yang terindikasi korupsi, pemborosan, ketidakefektifan, mark-up dan lain-lain yang saat ini sedang dalam proses hukum,” jelasnya.
Jenderal Gatot mengingatkan kepada semua pihak untuk berkomitmen mengeliminasi, mencegah dan menutup celah korupsi di lingkungan TNI, khususnya berkaitan dengan pengadaan Alutsista. Sebab korupsi akan melemahkan kekuatan TNI dan juga menyengsarakan prajurit.
Menurut Jenderal Gatot, sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010 beserta turunannya dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI telah mengatur prosedur yang benar dan merupakan landasan bagi TNI.
Hasil pemeriksaan dan pengawasan oleh Irjen TNI menemukan pengadaan barang dan jasa terindikasi korupsi, pemborosan, ketidakefektifan, mark-up dan lain-lainnya
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Warga Timor Tengah Selatan Serahkan Senjata & Peluru Aktif ke Korem Wira Sakti