Ingat ya, Jangan Remehkan Keputusan TGB Dukung Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mendukung Jokowi menjadi presiden dua periode tidak bisa dianggap remeh. Sebab, TGB merupakan sosok berpengaruh, dan panutan masyarakat khususnya di NTB.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai meski jumlah pemilih di NTB sekitar 3,5 juta, dalam politik atau pemilihan satu suara pun sangat berharga dan bisa menentukan kemenangan.
“Karena sistem one man one vote, suara 3,5 juta itu tentu bisa jadi penentu apalagi tiga jutaan suara,” kata Emrus menjawab JPNN, Jumat (6/7).
Menurut Emrus, siapa pun pasangan Jokowi nanti, maka dia harus bisa mengeruk suara di daerah-daerah Indonesia, terutama di basis dukungannya. Suara di daerah bisa jadi penentu kemenangan. Meskipun jumlah suara itu tidak besar seperti di pulau Jawa.
“Suara kecil di beberapa daerah bisa penentu. Satu suara pemilih bisa menentukan pemenangan apalagi dengan angka tiga juta,” katanya.
Menurut Emrus, dukungan yang diberikan TGB menjadi insentif bagi Jokowi untuk memenangkan pilpres 2019. Apalagi, TGB ini termasuk tokoh sangat berpengaruh di NTB maupun Indonesia, dan pernah dua periode menjadi gubernur.
TGB tokoh yang dikagumi masyarakat NTB, sehingga apa pun yang diputuskannya tetap banyak yang mengikuti.
Dia menjelaskan, di Indonesia masih terkenal dengan sistem paternalistik. Seorang pemimpin menjadi kunci perilaku sosial di Indonesia. Karena itu, opinion leader harus berhati-hati dalam berkomunikasi di tengah budaya paternalistik tersebut.
Keputusan TGB Zainul Majdi mendukung Jokowi menjadi presiden dua periode, tidak boleh diremehkan karena pengaruhnya cukup besar.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi