Ingat ya, Terima Politik Uang Rp 100 Ribu, setara Rp 55 per Hari
jpnn.com - JAKARTA – Beberapa waktu terakhir, sejumlah kalimat edukasi mengenai penolakan politik uang di pilkada serentak bermunculan secara viral di media sosial.
Digambarkan, apabila masyarakat menerima suap Rp 100 ribu untuk memilih paslon tertentu, maka sebenarnya suara dia hanya dihargai Rp 20 ribu per tahun. Atau Rp 1.700 per bulan, atau Rp 55 rupiah saja per hari.
Dampak pilihan yang salah itu akan terasa selama lima tahun atau 1.825 hari. Sehingga, sebetulnya masyarakat sangat rugi apabila mau disuap karena paslon telah menipu dia dengan harga murah untuk berkuasa selama lima tahun.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pilkada serentak merupakan pengalaman pertama bangsa Indonesia. Karena itu, Dia mengimbau masyarakat di 269 daerah untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih sebaik-baiknya.
“Jangan lupa datang ke TPS, memilih pemimpin Indonesia yang ditentukan oleh saudara-saudara sendiri, oleh rakyat sendiri,” ujar Presiden di Istana Merdeka kemarin, sebagaimana ditirukan Mendagri Tjahjo Kumolo.
Presiden juga telah menginstruksi Mendagri dan Kapolri untuk memastikan penyelenggaraan dan keamanan pilkada berjalan dengan baik. “Saya mengimbau semua pihak untuk tertib, sejuk,, inin adalah kegembiraan politik yang mari kita meriahkan bersama-sama,” lanjutnya.
Selain itu, Presiden juga meminta pihak yang menang agar tidak jumawa dan yang kalah jangan mengamuk. (byu)
JAKARTA – Beberapa waktu terakhir, sejumlah kalimat edukasi mengenai penolakan politik uang di pilkada serentak bermunculan secara viral di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik